okezone.com (© Copyright (c) okezone.com 2012, All Rights Reserved)
Updated: Sat, 16 Jun 2012 19:56:44 GMT | By martin, okezone.com

Laporan Keuangan Cianjur Cuma Dapat Opini WDP

LKPD Kabupaten Cianjur TA 2011 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa...


Laporan Keuangan Cianjur Cuma Dapat Opini WDP

BANDUNG - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran (TA) 2011 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). hal yang dikecualikan meliputi, saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2011 termasuk surat pertanggungjawaban pengeluaran yang belum disahkan sebagai belanja sebesar Rp4,64 miliar.

Kasubaud Jawa Barat III BPK RI Thomas Ipoeng Andjar Wasita mengatakan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Bupati Kabupaten Cianjur.

"Juga nilai piutang lainnya sebesar Rp482,25 juta, karena nilai piutang lainnya tidak dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan," kata Thomas, di sela acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Kabupaten Ciamis dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar, Bandung, melalui rilis yang diterima Okezone, Sabtu (16/6/2012).

Selain itu, BPK tidak memungkinkan melakukan prosedur pemeriksaan terhadap saldo aset tetap nilai aset tetap Kabupaten Cianjur Rp1,11 triliun karena catatan dan dokumen yang tersedia tersebut tidak memadai. "BPK RI belum melihat adanya perbaikan yang signifikan dalam penatausahaan aset di Pemkab Cianjur," kata dia.

Menurutnya, masih ada beberapa permasalahan berulang, termasuk misalnya adanya pencatatan ganda yang dilakukan oleh di pemerintah Kabupaten Cianjur dan Pemprov Jabar.

Sekadar informasi, BPK memberikan opini terhadap LKPD berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Opini ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan empat kriteria tersebut jenis opini yang dinyatakan BPK ada empat mulai dari yang terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), hingga terburuk yakni opini Tidak Wajar (Adverse).

0Komentar

poling berita

Yakinkah Anda, politik uang pada Pilpres 2014 kali ini makin marak?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1. 75 %
    Yakin
    5.315 respon
  2.  
    18 %
    Tidak yakin
    1.290 respon
  3.  
    7 %
    Tidak tahu
    467 respon

Total Respon: 7.072
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...
PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft