Updated: Wed, 24 Oct 2012 04:00:27 GMT | By PlasaMSN Nasional News Feed

UPAH MINIMUM: Di Sumut penetapan UMP 2013 terlalu rendah



Berita Satu

MEDAN-Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp1,305 juta per bulan pada 2013 dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja, khususnya kesehatan dan pendidikan anak.

Artinya, jelas Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara, Ramli, UMP tersebut masih belum seimbang seiring dengan peningkatan harga kebutuhan sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi Sumut yang berada di atas pertumbuhan Indonesia.

"Jika merujuk kepada pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 6,5%, tentunya UMP yang tepat bagi pekerja dalam kondisi sekarang ini adalah sebesar Rp1,6 juta. Ekonomi Sumut tumbuh di atas ekonomi nasional,” ujar Ramli kepada Bisnis, Senin (22/10).

Meskipun UMP mengalami kenaikan dari sebelumnya, yakni sebesar Rp1,2 juta, kata Ramli, kenaikan UMP ini hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja, tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak.

"Belum lagi harus memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya, memenuhi biaya operasional transportasi dan lainnya. Namun, jika UMP ditetapkan menjadi Rp1,6 juta, tentunya para pekerja dapat lebih sedikit lega," ujar politisi Partai Demokrat Sumut ini.

Sebelumnya, Plt Gubernur Sumatra Utara Gatot Pudjo Nugroho mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara untuk 2013 ditetapkan sebesar Rp 1.305.000,- atau mengalami kenaikan Rp 105.000,- dari UMP 2012 sebesar Rp 1.200.000,-.

Gatot meminta Bupati dan Walikota segera menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2013 dengan mengacu UMP ini. UMP Sumut 2013 secara yuridis telah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Sumut No 188.44/647/KPTS/2012 tertanggal 18 Oktober 2012.

"Kami berharap UMK 2013 kabupaten dan kota se-Sumut sudah harus ditetapkan paling lama 40 hari sebelum tanggal diberlakukannya atau paling lambat tanggal 20 Nopember 2012," ujar Gubernur.

Upah minimum, jelasnya, merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja lajang yang mempunyai masa kerja nol sampai 1 tahun untuk jabatan terendah dan pendidikan terendah.

“Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP 2013 dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah," jelas Gubernur seraya mengemukakan keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2013.

UMP ini merupakan usulan dari Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Provinsi Sumut yang terdiri dari unsur pengusaha (Apindo), perwakilan serikat pekerja/ serikat buruh, dewan pakar, dan aparat pemerintah.

Penghitungan diawali pelaksanaan survei kebutuhan hidup layak (KHL) ke pasar-pasar tradisional di kabupaten dan kota se Sumut yang berpedoman kepada Permenakertrans No 13/2012.

Selanjutnya, Depeda Provinsi Sumut membahas nilai usulan UMP dengan memperhatikan berbagai faktor ekonomi dan ketenagakerjaan dengan penambahan 14 komponen yang sebelumnya 46 menjadi 60 komponen. (k14/msb)

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    19 %
    Setuju
    568 respon
  2. 77 %
    Tidak setuju
    2.322 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    115 respon

Total Respon: 3.005
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft