BeritaSatu Logo
Updated: Wed, 28 Nov 2012 15:11:00 GMT | By BeritaSatu.com Feed kanal bisnis

Pasca Pembubaran BP Migas, Perusahan Migas terus Merugi



Berita Satu

BERITASATU.COM - Masa transisi perubahan dari BP Migas kepada SKSP Migas membutuhkan waktu panjang.

Bagai jatuh tertimpa tangga pula. Perusahaan minyak dan gas (migas) yang terpukul krisis global, kini kesulitan dana akibat surat jaminan kredit (letter of credit L/C) tidak bisa dicairkan menyusul pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Terlebih lagi, masa transisi perubahan dari BP Migas kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas) membutuhkan waktu panjang.

Selain produksi siap jual (lifting) minyak yang rendah, sektor migas Indonesia belakangan ini ikut terimbas krisis utang Eropa dan kelesuan ekonomi global. Selama Januari- September 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia hanya menghasilkan ekspor migas sebesar US$28,6 miliar, turun dibandingkan periode sama 2011 yang mencapai US$31,4 miliar. Khusus September 2012, nilai ekspor migas Indonesia tercatat US$2,7 miliar atau turun 0,46 persen dari Agustus 2012.

Kinerja sektor migas diprediksi bakal tertekan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas tanpa memberikan masa transisi yang cukup. Pembubaran BP Migas itu bukan hanya berimplikasi pada sistem administrasi tapi juga berdampak pada transaksi bisnis migas yang melibatkan pihak lain. Pihak perbankan tidak bisa serta-merta mencairkan LC karena adanya perubahan nama dan logo logi pihak yang terlibat transaksi.

Dengan pembubaran BP Migas, seluruh jaminan proyek migas harus diubah dari BP Migas menjadi SKSP Migas. “Proses ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Hingga saat ini, belum semua beres memang. Berat kalau semua harus langsung beres. Jangankan perubahan, untuk hidup normal kembali saja susah,” jelas Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini kepada Investor Daily, Jakarta, Selasa (28/11).

Rudi mengaku tidak bisa menekan SKSP Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk segera membereskan masalah ini. Sejak MK membubarkan BP Migas 13 November 2012, seluruh pihak terkait tengah membereskan masalah jaminan atau LC ini agar kegiatan operasi migas kembali normal. Keputusan MK sangat berdampak bagi kontraktor. “Mereka berusaha untuk bekerja kok agar semuanya membaik,” kata dia.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mengakui, pembubaran BP Migas berdampak pada ter tunda beberapa perjanjian bisnis migas. “Tetapi ini bukan tidak bisa dicarikan jalan keluar, hanya tertunda kan,” kata dia.

Menurut Satya, keputusan MK memang harus serta merta, berbeda dengan transaksi jual beli biasa yang bisa memberikan waktu tertentu. Dalam kasus pembubaran BP Migas, tertundanya beberapa perjanjian komersial memang tidak bisa dihindari. ”

Kan tidak mungkin MK memutuskan BP Migas inkonstitusi tetapi membolehkan urusan–urusan bisnis diselesaikan dengan nama BP Migas,” jelas dia.

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    2.104 respon
  2. 66 %
    Tidak
    5.663 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    789 respon

Total Respon: 8.556
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft