BeritaSatu Logo
Updated: Mon, 15 Oct 2012 10:10:00 GMT | By BeritaSatu.com Feed kanal bisnis

Moratorim Izin Usaha Pertambangan Dinilai Hambat Infrastruktur



Berita Satu

BERITASATU.COM - Bali justru menerima moratorium itu

Pemerintah akan mencabut Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Baru Sampai Ditetapkannya Wilayah Pertambangan.

Aturan tersebut dinilai menghambat pengerjaan infrastruktur, terutama jalan tol yang menggunakan tanah eksplorasi, untuk timbunan proyek jalan tol.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, surat edaran tersebut telah dibahas, dalam rapat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Hasil rapat terakhir lembaga tersebut memutuskan Surat Edaran Kementerian ESDM No.08.E/30/DJB/2012 untuk dicabut.

"Itu karena dapat menghambat pembangunan infrastruktur," kata Djoko di Jakarta, akhir pekan ini.

Djoko menegaskan, selama surat edaran tersebut belum dicabut, memang ada beberapa daerah yang enggan menerbitkan IUP.

Sehingga hal itu akan mengancam kebutuhan material tanah timbunan proyek infrastruktur.

Namun begitu, dia menyarankan agar kontraktor pembangun jalan tol, untuk mencari material lain dari lokasi lain, dan tidak mengandalkan tanah hasil tambang.

"Mereka sebenarnya bisa ambil materi timbunan jalan dari tempat lain," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Tbk, Abdul Hadi, mengatakan, bahwa material tanah timbunan untuk material pembangunan jalan tol amat dibutuhkan, guna mendapatkan kualitas jalan yang baik.

Salah satu contohnya adalah proyek tol Surabaya-Mojokerto, yang pernah terkendala dengan persoalan tersebut.

Namun begitu, diakuinya tidak seluruh proyek pengerjaan jalan tol terkendala oleh persoalan tanah timbunan tersebut, misalnya di Bali.

"Namun, kami sambut baik, jika dicabut (surat edaran itu)," tutur Hadi.

Penegasan tersebut terkait dengan adanya keberatan dari sejumlah kalangan.

Terutama kontraktor pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Surabaya-Mojokerto, terhadap surat edaran Kementerian ESDM yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada 6 Maret 2012, dan ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia.

Surat edaran tersebut diterbitkan berdasarkan Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Wilayah Pertambangan (WP), sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan, yang ditetapkan pemerintah, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR-RI.

Sampai dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, belum ada rekomendasi WP dari DPR-RI.

Sehingga Pemerintah RI melalui pemerintah daerah setempat, belum dapat menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Maka, gubernur dan bupati/walikota pun tidak dapat menerbitkan IUP baru, sampai ditetapkannya WP.

Sebelumnya, sumber di Jasa Marga mengatakan bahwa surat edaran tersebut berdampak pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Khususnya di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tempat pembangunan ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto.

Saat itu, proyek hanya mengandalkan IUP yang berlaku untuk kegiatan penimbunan tanah.

Maka, ketika masa berlaku IUP berakhir, kegiatan penambangan pun akan berakhir dan kebutuhan material timbunan belum terpenuhi.

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    18 %
    Setuju
    799 respon
  2. 78 %
    Tidak setuju
    3.409 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    176 respon

Total Respon: 4.384
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft