Thu, 11 Oct 2012 16:04:48 GMT | By MULA-ANTARA

DPD Dorong Peningkatan Bagi Hasil SDA-SDP

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong peningkatan porsi bagi hasil untuk daerah penghasil sumber daya alam dan sumber dana perkebunan melalui revisi aturan perundangan terkait.


DPD Dorong Peningkatan Bagi Hasil SDA-SDP

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong peningkatan porsi bagi hasil untuk daerah penghasil sumber daya alam dan sumber dana perkebunan melalui revisi aturan perundangan terkait.

"DPD RI mendorong peningkatan porsi dana bagi hasil untuk daerah penghasil guna pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah yang sasaran jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Irman Gusman ketika membuka seminar nasional "Dana Bagi Hasil Yang Adil Bagi Daerah" yang diselenggarakan DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Irman, banyak daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan sumber daya perkebunan (SDP) yang tetap miskin meskipun telah memberikan konstribusi sumber daya ekonomi sangat tinggi.

Ia mencontohkan, infrastruktur di daerah penghasil kepala sawit dan karet tetap buruk padahal sering digunakan untuk mengangkut hasil panen dengan kendaraan berat.

Menurut dia, pemerintah daerah setempat tidak mampu memperbaiki infrastruktur jalan karena tidak ada dana bagi hasil dari SDP.

"Masyarakatnya juga masih banyak yang hidup miskin. Ini ironis," katanya.

Ketua Panitia Kerja Dana Bagi Hasil DPD RI, John Pieris, menambahkan, bagi hasil untuk daerah penghasil hanya diberlakukan untuk pertambangan minyak dan gas, pertambangan umum, dan perikanan.

Sedangkan untuk sektor perkebunan dan pariwisata, menurut dia, belum ada dana bagi hasilnya.

"Dana bagi hasil itu pun porsinya sangat kecil, sehingga masih sangat minim untuk pembangunan ekonomi di daerah penghasil," katanya.

Menurut John Pieris, melalui usulan revisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, DPD RI mengusulkan agar dana bagi hasil migas, pertambangan, umum, dan perikanan ditingkatkan, kemudian sektor perkebunan dan pariwisata diberlakukan dana bagi hasil.

Melalui revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menurut dia, DPD RI mengusulkan agar pemerintah melakukan formulasi ulang porsi dana bagi hasil SDA dan SPD yang proporsional agar daerah penghasil mampu membangun daerahnya menjadi sektor ekonomi rakyat daerah.

"Sasaran jangka panjangnya untuk meningkatkan kesejahteraabn rakyat," katanya.

Menurut dia, jika rakyat sudah sejahtera di daerah, maka keinginan untuk urbanisasi ke kota besar dapat diperkecil. (tp)



0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    17 %
    Setuju
    1.424 respon
  2. 79 %
    Tidak setuju
    6.500 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    343 respon

Total Respon: 8.267
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft