poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    1.732 respon
  2. 66 %
    Tidak
    4.546 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    646 respon

Total Respon: 6.924
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

korporasi
  • Bursa Saham Amerika Serikat Dibuka Menguat Bursa Saham Amerika Serikat Dibuka Menguat

    New York (AFP/Antara) - Bursa saham Amerika Serikat pada Selasa dibuka menguat menyusul laporan pendapatan yang solid dari Johnson & Johnson dan Coca-Cola.

  • IHSG Ditutup Naik 5,33 Poin Ke 4.870IHSG Ditutup Naik 5,33 Poin Ke 4.870

    Jakarta (Antara) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa ditutup naik 5,33 poin atau 0,11 persen ke posisi 4.870,22.

  • Rupiah Selasa Sore Menguat Menjadi Rp11.423Rupiah Selasa Sore Menguat Menjadi Rp11.423

    Jakarta (Antara) - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore menguat 15 poin menjadi Rp11.423 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp11.438 per dolar AS.

  • Pendapatan Etihad Naik 27 Persen pada Kuartal Pertama 2014Pendapatan Etihad Naik 27 Persen pada Kuartal Pertama 2014

    Abu Dhabi (AFP/Antara) - Maskapai Etihad Airways asal Abu Dhabi pada Selasa melaporkan peningkatan pendapatan tahunan sebesar 27 persen menjadi 1,4 miliar dolar Amerika (sekitar Rp16,01 triliun) pada kuartal pertama 2014, didorong oleh lonjakan penumpang dan jumlah kargo.

  • Bank Mutiara Restrukturisasi Kredit Macet Rp135,8 MiliarBank Mutiara Restrukturisasi Kredit Macet Rp135,8 Miliar

    Jakarta (Antara) - Manajemen PT Bank Mutiara Tbk berhasil melakukan restrukturisasi sejumlah kredit bermasalah peninggalan manajemen lama Bank Century yang diperoleh pada kuartal pertama 2014 sebesar Rp135,8 miliar.

  • YLKI Desak PLN Jelaskan Soal Pulsa ListrikYLKI Desak PLN Jelaskan Soal Pulsa Listrik

    Pekanbaru (Antara) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Riau mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) terutama di Pekanbaru harus penjelaskan soal penjualan pulsa listrik yang dihentikan pada dua grup swalayan yang ada di wilayah tersebut.

lanjut...