Thu, 05 Apr 2012 15:55:22 GMT | By Plasadana

Lima Penyebab Rencana Kenaikan BBM Kisruh

Boleh jadi pemerintah begitu percaya diri dengan usulannya.


Penyebab kenaikkan bbm kisruh (© antara)

Plasadana.com - Keinginan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sedianya awal April kandas. Sidang Paripurna DPR, lembaga yang memberikan persetujuan, menolak untuk mencabut satu pasal yang memuat larangan bagi pemerintah menaikkan harga BBM. Mengapa kisruh?

Hasil rapat hingga menjelang pagi di akhir minggu kemarin itu dikawal aksi mahasiswa bersama masyarakat di banyak kota. Mereka berunjuk rasa menolak kenaikan. Akhirnya, di Gedung DPR, diperoleh langkah kompromi. Satu klausul muncul: jika dalam enam bulan harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik 15 persen dari harga patokan US$ 105 per barel, pemerintah dipersilakan menaikkan harga.

Kelahiran Ayat 6A dalam Pasal 7 itu menuai kekisruhan baru. Yakni, digugat ke Mahkamah Konstitusi lantaran dianggap ilegal, sebab bertentangan dengan pasal sebelumnya yang menyatakan tidak boleh ada kenaikan BBM. Prosedur kelahirannya juga ikut dipersoalkan.

Di luar itu, yang menarik dan seringkali menjadi pertanyaan, adalah sikap pemerintah dalam mengambil keputusan penting. Sepertinya tidak direncanakan dengan matang, dan cenderung sembrono. Kasus BBM bersubsidi ini dengan jelas memperlihatkan hal itu.

Pertama, tampak pada pengumuman awal. Pemerintah seperti selalu disuarakan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo, ingin melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Sejak Januari isu ini sudah ramai. Tapi yang resmi diusulkan justru kenaikan. Kebijakan yang ingin diambil sebagai respons atas kenaikan harga minyak mentah dan beban anggaran tidak konsisten.

Kedua, jeda respons kebijakan terkait situasi yang ada - dalam hal ini kenaikan harga minyak mentah -, biasa disebut inside lag, terlalu lama. Dari Desember (mungkin juga sebelumnya) sudah dikaji, tiga bulan kemudian baru diusulkan. Tragisnya, isu ini 'digoreng' oleh pemerintah, mungkin dengan maksud sosialiasi.

Apapun maksudnya, jelas menibulkan reaksi buruk. Penimbunan marak. Suara menentang, mengingat isu ini sangat seksi, terus terkonsolidasi sampai akhirnya memuncak. Pada situasi yang tidak menguntungkan itu, partai anggota koalisi pendukung pemerintah pun balik badan. Sejatinya kemungkinan ini sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah, sehingga punya persiapan matang.

Ketiga, penjelasan yang tak lengkap. Kontroversi perhitungan angka subsidi mencuat dari milis ke milis, bahkan menjadi konsumsi media arus utama. Tak ada penjelasan detai dari pemerintah, yang kemudian memunculkan hembusan isu ada 'sesuatu' yang disembunyikan dalam perhitungan.

Ketika Departemen Energi mengklarifikasi lewat situs resminya, angka besaran subsidi dalam versi tersebut Rp 2.400 per liter atau totalnya Rp 96 triliun. Sementara yang diajukan oleh pemerintah Rp 104 triliun. Mungkin hitungan keduanya benar, namun perbedaan angka pada Departemen Energi dan Departemen Keuangan itu justru menambah amunisi penolakan, mengingat adanya informasi yang tidak simetrik atau setara antara pemerintah dengan publik. Di sini, soalnya adalah koordinasi.

Keempat, ada respons panik dan berupaya 'buang bola' ke pihak lain. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah melempar pernyataan bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, pernah mengusulkan kenaikan BBM Rp 2.000 per liter. Sikap ini tidak elegan, tak semestinya hasil rapat pimpinan tertinggi partai koalisi dengan Presiden sampai keluar.

Ini soal etika, yang akhirnya berbuah buruk. Kekisruhan makin menjadi-jadi. Golkar bereaksi dengan pernyataan menolak kenaikan BBM. Peran Ketua Fraksi Demokrat diambil alih Anas Urbaningrum, Ketua Umum. Jafar Hafsah sendiri disitirahatkan di luar 'lapangan'.

Kelima, tampak argumen pemerintah untuk publik tentang rencana kenaikan BBM tidak matang. Suara pendukung kenaikan BBM seragam. Mereka hanya punya satu dalil, yaitu akibat kenaikan harga minyak mentah dunia, maka harga BBM subsidi harus naik. Tapi logika setelah itu, tidak begitu baik sampai ke masyarakat.

Boleh jadi pemerintah begitu percaya diri dengan usulannya, setelah ada kesepakatan dengan partai koalisi. Sehingga cenderung meremehkan daya serap masyarakat terhadap informasi yang berkembang. Semestinya ini suatu pelajaran berharga. Rakyat pun bisa jeli dan kritis.

Mungkin dalam kasus mirip ini kelak, tak salah juga jika sekadar mengingat pesan Jenderal Tsun Zu, ahli strategi perang dari China: Jika Anda jauh dari musuh, buatlah musuh percaya bahwa (posisi) Anda begitu dekat dengan mereka.

Penulis: Herry Gunawan

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    19 %
    Setuju
    356 respon
  2. 78 %
    Tidak setuju
    1.453 respon
  3.  
    3 %
    Tidak tahu
    61 respon

Total Respon: 1.870
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

berita nasional

  • Hore! Gaji PNS, TNI & Polri Tahun Depan Naik 6%

    Pemerintah akan menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri sebesar 6% pada tahun depan. Sementara gaji pensiun pokok pensiun pokok naik 4% untuk mengantisipasi laju inflasi.Hal ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dal...

  • Pemerintah Fokus Bangun Konektivitas Jalan di 2014

    Pemerintah memfokuskan pembangunan infrastruktur di 2014 pada pembangunan konektivitas nasional melalui pembangunan jalan. Hal ini dilakukan melalui dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)."Kita menyad...

  • Musim Depan, Bradl dan LCR Honda Tak Akan Bercerai

    Kabar soal berakhirnya kontrak Stefan Bradl dengan tim LCR Honda pada musim depan akhirnya terbantahkan. Lewat pernyataan yang disampaikan secara langsung, Bradl menjelaskan dirinya masih senang bekerja sama dengan pabrikan motor yang bermarkas di Mo...

  • Microsoft Tuduh Google Sengaja Blokir YouTube di Windows Phone

    Microsoft mengklaim Google sengaja memblokir aplikasi YouTube dari Windows Phone Store. Hal itu disampaikan Corporate Vice President and Deputy General Counsel for Litigation and Antitrust Microsoft, David Howard dalam postingan blognya.Howard `menud...

  • Bila Della Caroline Dibunuh, Pengacara Takut Pelaku Menghilang

    Rusdianto, pengacara keluarga Della Caroline-mantan model majalah dewasa yang meninggal belum lama ini-menilai polisi lamban menangani kasus kematian tersebut. Pasalnya, hingga saat ini, keluarga belum melihat hasil otopsi Della.Dengan begitu, menuru...

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft