Fri, 30 Dec 2011 23:24:30 GMT | By jpnn.com

Aturan Larangan Pungutan di Sekolah Diterbitkan

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 2 Januari 2012 mendatang.


JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara remsi menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan di tingkat SD dan SMP. Aturan ini juga berlaku untuk sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, pungutan di jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) menjadi sorotan dunia pendidikan sepanjang 2011. "Jadi di 2012, kami tutup celah bagi sekolah untuk memungut biaya apapun, terutama terkait dengan biaya operasional," kata Nuh ketika pemaparan evaluasi pendidikan akhir tahun di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (30/12), seperti ditulis laman jpnn.com.

Dijelaskan, Permendikbud tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2012 mendatang. Berdasarkan survey yang dilakukan Kemdikbud, lanjut Nuh, jenis pungutan yang paling banyak dijumpai pada tahun ajaran baru 2011/2012, yakni pungutan seragam sekolah sebanyak 46,7 persen.

Di urutan kedua ada pungutan buku atau LKS (14,2 persen), pembangunan atau gedung (4,3 persen), administrasi pendaftaran (2,5 persen), SPP (1,9 persen), ekstrakurikuler (1,3 persen), laboratorium (0,3 persen), dan masa orientasi (0,3 persen)."Survey tersebut dilakukan di 675 SD di 33 provinsi," terang Mantan Menkominfo ini.

Di aturan ini, sekolah-sekolah negeri dilarang melakukan pungutan baik biaya operasional maupun biaya investasi. Sedangkan untuk sekolah-sekolah swasta yang menerima BOS hanya dilarang memungut biaya operasional saja, sementara pungutan biaya investasi masih diperbolehkan.

"Sekolah-sekolah swasta yang menerima BOS boleh melakukan pungutan biaya operasional namun harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan," jelas Mantan Rektor ITS Surabaya itu.

Untuk SD dan SMP yang masuk kategori Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dilarang melakukan pungutan tanpa persetujuan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan SD dan SMP yang masih berstatus RSBI dilarang melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk.

"Bagi sekolah yang tidak menaati aturan baru tersebut, kami akan secara tegas memberikan sanksi. Kepala sekolah akan diberi teguran tertulis, mutasi, dan sanksi administratif, pencabutan izin penyelenggaraan," tegas Nuh. (cha/jpnn)

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    24 %
    Perlu
    2.287 respon
  2. 67 %
    Tidak
    6.198 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    885 respon

Total Respon: 9.370
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

berita nasional

  • Hore! Gaji PNS, TNI & Polri Tahun Depan Naik 6%

    Pemerintah akan menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri sebesar 6% pada tahun depan. Sementara gaji pensiun pokok pensiun pokok naik 4% untuk mengantisipasi laju inflasi.Hal ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dal...

  • Pemerintah Fokus Bangun Konektivitas Jalan di 2014

    Pemerintah memfokuskan pembangunan infrastruktur di 2014 pada pembangunan konektivitas nasional melalui pembangunan jalan. Hal ini dilakukan melalui dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)."Kita menyad...

  • Musim Depan, Bradl dan LCR Honda Tak Akan Bercerai

    Kabar soal berakhirnya kontrak Stefan Bradl dengan tim LCR Honda pada musim depan akhirnya terbantahkan. Lewat pernyataan yang disampaikan secara langsung, Bradl menjelaskan dirinya masih senang bekerja sama dengan pabrikan motor yang bermarkas di Mo...

  • Microsoft Tuduh Google Sengaja Blokir YouTube di Windows Phone

    Microsoft mengklaim Google sengaja memblokir aplikasi YouTube dari Windows Phone Store. Hal itu disampaikan Corporate Vice President and Deputy General Counsel for Litigation and Antitrust Microsoft, David Howard dalam postingan blognya.Howard `menud...

  • Bila Della Caroline Dibunuh, Pengacara Takut Pelaku Menghilang

    Rusdianto, pengacara keluarga Della Caroline-mantan model majalah dewasa yang meninggal belum lama ini-menilai polisi lamban menangani kasus kematian tersebut. Pasalnya, hingga saat ini, keluarga belum melihat hasil otopsi Della.Dengan begitu, menuru...

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft